Kepala MAN IC Gorontalo Hadiri Kick Off Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2025 di Bone Bolango
Bone Bolango, 26 Mei 2025 — Kepala MAN Insan Cendekia Gorontalo, Jasmaniar., turut menghadiri kegiatan Kick Off Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Agama Tahun 2025 yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mendorong percepatan pembangunan reformasi birokrasi yang berkelas dunia serta mendukung arah pembangunan jangka panjang nasional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, kompetitif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Reformasi Birokrasi Kementerian Agama terus menunjukkan capaian positif, tercermin dari kenaikan nilai indeks RB sebesar 6,67 poin, yang tidak hanya melampaui target, tetapi juga menempatkan Kemenag di atas rata-rata nilai RB nasional. Capaian ini menjadi bukti bahwa Kementerian Agama telah melampaui kriteria birokrasi bersih dan berdaya saing, serta mulai menampakkan dampak nyata dari pembangunan Zona Integritas dan budaya digital yang progresif.
Acara tersebut juga disemarakkan dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh empat kementerian/lembaga: Kementerian Lingkungan Hidup, BKKBN, BRIN, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bersama Menteri Agama dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Dalam sambutannya, Menteri Agama RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Agama atas kerja keras dan capaian yang telah diraih. Beliau menekankan pentingnya pelaksanaan program berkelanjutan melalui inisiatif OY – OK – OW (One Year One Kanwil One WBK) sebagai target utama tahun 2025–2029. Strategi ini bertujuan untuk memastikan setiap Kanwil Kemenag di seluruh Indonesia dapat membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara bertahap namun konsisten.
Lebih lanjut, Menteri PANRB dalam sambutannya turut memberikan apresiasi kepada Kemenag atas konsistensinya dalam menjalankan tata kelola birokrasi yang baik dan akuntabel. Namun demikian, beliau juga mengingatkan agar indeks kepuasan masyarakat dan hasil survei integritas oleh KPK terus ditingkatkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam pelayanan publik.
Reformasi Birokrasi, menurut para pemangku kepentingan, bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan jalan ibadah dalam melayani umat dan masyarakat luas. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, selaras dengan arah pembangunan nasional melalui RPJPN 2025.
SHARE
